 |
| Foto: Kutipan Tan Malaka. |
Ngawimadang.com - Sebuah kutipan Tan Malaka kembali ramai beredar di media sosial: “Mereka tidak takut ketika rakyatnya miskin, mereka takut ketika rakyatnya cerdas.” Kalimat ini kerap dibagikan sebagai poster motivasi, namun di balik popularitasnya tersimpan pesan politik yang tajam. Bukan sekadar ungkapan romantis, melainkan peringatan tentang relasi kekuasaan dan kesadaran publik.
Sejumlah pengamat menilai, kemiskinan sering diperlakukan sebagai persoalan teknis. Negara hadir melalui program bantuan, subsidi, dan berbagai skema perlindungan sosial. Di sisi lain, kecerdasan publik yang tumbuh lewat pendidikan bermutu, literasi kritis, dan ruang diskusi terbuka dianggap sebagai persoalan struktural yang lebih kompleks dan menantang.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka partisipasi pendidikan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, BPS juga mencatat masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah dan kelompok sosial. Artinya, semakin banyak warga bersekolah, tetapi belum semuanya dibekali kemampuan berpikir kritis dan literasi yang memadai.
Fenomena ini sejalan dengan pandangan Bank Dunia (World Bank) yang menegaskan bahwa partisipasi warga dan literasi publik merupakan fondasi pembangunan berkelanjutan. Dalam sejumlah laporan pembangunan, World Bank menekankan bahwa kebijakan publik yang sehat memerlukan masyarakat yang mampu mengakses informasi, bertanya, dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Dalam praktik sehari-hari, perbedaan perlakuan sering terasa. Rakyat miskin diposisikan sebagai penerima manfaat yang diharapkan patuh dan berterima kasih. Sementara rakyat yang kritis kerap dilabeli “pembangkang” atau “tidak konstruktif.” Pola ini, menurut sejumlah akademisi, berisiko melemahkan kualitas demokrasi dan keadilan sosial dalam jangka panjang.
Kutipan Tan Malaka, tokoh pergerakan dan pemikir politik Indonesia, seolah mengingatkan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang nyaman dengan ketidaktahuan warganya. Sebaliknya, kekuatan justru terletak pada keberanian membiarkan rakyat tumbuh dewasa secara intelektual meski itu berarti harus siap diuji oleh pertanyaan dan kritik.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar mengurangi kemiskinan, tetapi memastikan kecerdasan publik diperlakukan sebagai aset, bukan ancaman. Sejarah menunjukkan, keberanian menghadapi rakyat yang berpikir kritis sering menjadi ujian paling berat bagi setiap kekuasaan.
Disclaimer:
Tulisan ini merupakan ulasan sederhana terkait fenomena sosial dan politik untuk digunakan masyarakat umum sebagai bahan pelajaran atau renungan. Walaupun menggunakan berbagai referensi yang dapat dipercaya, tulisan ini bukan naskah akademik maupun karya jurnalistik.
Sekarang jadi Makin Tahu Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar